Beranda

Putusan MK: Partai Bisa Dicoret di Dapil Jika Tak Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan

Mahkamah Konstitusi (MK) memputuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan kewajiban yang harus ...

Putusan MK: Partai Bisa Dicoret di Dapil Jika Tak Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan

Reformasi Pemilu Mandek karena Kepentingan Politik Jangka Pendek

Panel Independen Dinilai Bisa Putus Stagnasi Revisi UU Pemilu

Minimal Election

RUU Pemilu Mendesak Dibahas untuk Benahi Korupsi Politik

Reformasi Pemilu Mandek karena Kepentingan Politik Jangka Pendek

Panel Independen Dinilai Bisa Putus Stagnasi Revisi UU Pemilu

Minimal Election

RUU Pemilu Mendesak Dibahas untuk Benahi Korupsi Politik

Data Visual

Terbaru

Menimbang Masa Depan Sistem Pemilu Indonesia

Revisi UU Pemilu dan Hakikat Demokrasi

Komisi II DPR: Revisi UU Pemilu Harus Jadi Momentum Pembenahan Demokrasi

BRIN Usulkan Pilkada Asimetris Sesuai Karakteristik Daerah

Mantan Ketua KPU Usul Ada Lembaga Khusus Awasi Dana Kampanye

Tuntutan Transparansi Dorong Reformasi Internal Partai Politik

BRIN: Partai Politik Mulai Bangun Tata Kelola Modern Berbasis Digital

Putusan MK: Partai Bisa Dicoret di Dapil Jika Tak Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan

Revisi UU Pemilu dan Dorongan Reformasi Sistem Pemilu

Komisi II Targetkan Revisi UU Pemilu Disahkan Akhir 2026

Liputan Khusus

Menimbang Masa Depan Sistem Pemilu Indonesia

Tuntutan Transparansi Dorong Reformasi Internal Partai Politik

Revisi UU Pemilu dan Dorongan Reformasi Sistem Pemilu

Koalisi Damai Desak Pencabutan SK 127/2026, Dinilai Ancam Kebebasan Berekspresi

Mandeknya Revisi UU Pemilu, Pembenahan Demokrasi Ikut Tertahan

Opini

Revisi UU Pemilu dan Hakikat Demokrasi

Minimal Election

Krisis Integritas Penyelenggara Pemilu dan Urgensi Reformasi UU Pemilu

Menguatkan Partai Melalui Bantuan Partai Politik

Bagaimana Seharusnya Ambang Batas Parlemen Ditentukan?

Mengakhiri Ilusi Keterwakilan Perempuan